DI PERBATASAN TIMOR LESTE RAWAN KONFLIK

Jakarta, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul mengatakan, personel TNI terus berjaga karena masih ada beberapa titik rawan konflik di perbatasan antara Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste.

 "Personel TNI yang bertugas di perbatasan terus melakukan penjagaan di wilayah perbatasan NTT-Timor Leste,"

 Beberapa titik yang masih rawan konflik itu, seperti Bikomi Niulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur dan Pasabbe, Distrik Oeccuse, Timor Leste karena daerah atau titik tersebut masih disengketakan, sehingga dijadikan sebagai zona netral.

 Terkait bentrokan yang terjadi di Timor Tengah Utara itu dipicu atas kekesalan warga Desa Haumeni Ana karena pemerintah Timor Leste membangun tiga gedung di wilayah Indonesia. Tiga gedung itu, yakni kantor Bea dan Cukai, Imigrasi dan Karantina yang dibangun melewati garis perbatasan RI-Timor Leste sejauh 20 meter.

 Pertikaian antarwarga nyaris terjadi pada 31 Juli 2012 lalu karena mereka menganggap pembangunan itu masuk daerah mereka.

 "Sebenarnya, pembangunan kantor tersebut merupakan wilayah status quo karena belum ada kesepakatan tapal batas negara. Hal ini sudah diklarifikasi oleh pihak kita," katanya.

 Oleh karena itu, pembangunan perkantoran yang dilakukan oleh pemerintah Timor Leste untuk sementara ini ditunda.

 "Untuk sementara ini, pemerintah RI telah melakukan langkah-langkah penyelesaian verifikasi data dan telah menurunkan tim untuk memantau situasi di perbatasan," ujar Iskandar.

 Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin, mengatakan, lahan pembangunan kantor Bea Cukai Timor Leste merupakan wilayah "status quo" karena belum ada kesepakatan soal tapal batas kedua negara, sehingga pembangunannya ditunda.

 "Pasukan TNI yang berada di perbatasan NTT-Timor Leste telah melakukan penjagaan sekitar lokasi, dan melarang untuk melanjutkan pembangunan karena galian untuk pembangunan kantor itu masuk ke wilayah Indonesia," kata Hartind Asrin di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (7/8).

"Pasukan kita 'standby' di sana. karena mereka (warga Timor Leste) menganggap bahwa daerah tersebut merupakan daerahnya," ujarnya.

 Menurut Hartind, masalah ini sudah diklarifikasi kepada Kementerian Luar Negeri dan Mabes TNI, sehingga pembangunannya ditunda.

Sumber :  Antara