Kartu Indonesia dalam konflik Laut Cina
Laporan khusus BBC Indonesia :
Indonesia mulai jadi perhatian strategi pertahanan negara-negara di kawasan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan akan menghabiskan anggaran pertahanan hingga Rp150 triliun antara 2010-2014.
Peluncuran kapal induk Liaoning dipandang menandai babak baru strategi pertahanan Cina
Posisi Indonesia yang lama 'dipandang remeh' dalam isu senjata di Asia kini mulai berubah, kata pengamat Andi Widjajanto.
"Sekarang mereka lihat kalau
Indonesia cukup serius dan pada akhir 2024 saya kira anggaran kita akan
menjadi yang terbesar di ASEAN."
Selama ini, Malaysia dan Singapura selama bertahun-tahun selalu menjadi pemimpin terdepan dalam hal belanja senjata ASEAN.
Ketegangan di Laut Cina Selatan akibat adu klaim teritorial dengan raksasa Asia, Cina, telah memaksa Filipina dan Vietnam turut mengasah peralatan tempurnya.
Vietnam membeli berbagai senjata dari Republik Ceko, Kanada, dan Israel serta kapal selam dari Rusia. Bahkan Vietnam dikabarkan tengah memesan peluru kendali canggih dari India.
Sementara Filipina menargetkan pembelian dua kapal penyergap baru, dua helikopter anti kapal selam, tiga kapal cepat patroli pantai ditambah delapan kendaraan serbu amfibi hingga 2017.
Seluruhnya untuk mempertahankan wilayah Laut Filipina Barat yang diperebutkan dengan Cina.
Cina sendiri, tak usah ditanya.
Setelah memamerkan kegarangan kapal pengangkut sekaligus landasan pesawat (aircraft carrier) Liaoning, di perairan Dalian September lalu, Cina terus menumpuk perbendaharaan alutsista hingga tahun 2012.
Sebaliknya, angka belanja senjata di 26 negara Eropa terus turun seiring dengan krisis ekonomi yang belum pulih.
Asia tengah mengalami 'lomba senjata' tulis seorang pengamat dalam jurnal IISS.
Peningkatan signifikan angka belanja senjata sudah muncul tahun 2012, dan menurut IISS, belanja alutsista Asia mencapai $287 miliar atau naik kira-kira 8,6% per tahun.
Situasi ini tidak bisa dibilang lumrah, kata Andi Widjajanto.
ASEAN tengah menikati periode damai dengan tingkat pendapatan masing-masing negara terus meningkat dan hubungan antar negara yang makin matang.
Bahkan dalam dua tahun, 2015, 10 negara di Asia tenggara ini akan memasuki babak baru Komunitas ASEAN.
"Ini sebuah paradoks, ASEAN sangat damai tapi belanja senjata malah naik pesat," kata Andi.
Pencetusnya adalah ketidakpastian di Laut Cina Selatan yang membuar beberapa negara ASEAN terlibat langsung dalam konflik ini
"Indonesia itu negara netral. Sepanjang (konflik) itu tidak menular ke perbatasan kita," kata Menhan Purnomo.
Sebaliknya Indonesia juga memahami ambisi Cina, tambah Purnomo, yang habis-habisan mendongkrak belanja senjatanya.
"Cina juga punya kelebihan uang, jadi dia harus melakukan modernisasi persenjataannya."
Yang penting buat Indonesia dan kawasan menurut Menhan adalah adanya perimbangan kekuatan sehingga tak ada satu pihak yang lebih dominan.
"Sebetulnya itu adalah balance of power antara berbagai kekuatan di Pasifik. AS juga mengatakan: saya akan menempatkan 60% kekuatan di Pasifik pada 2020," tambah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini.
Dalam forum Forum Ekonomi Dunia di Jakarta tahun lalu, PM Singapura Lee Hsien Loong mengatakan di kawasan.
Anggota ASEAN, menurut PM Lee, merasakan hubungan yang sangat baik dengan AS dan Cina yang berakibat pada naiknya aktivitas ekonomi, investasi dan turisme.
Kedamaian diharapkan terus berlanjut agar ASEAN menikmati kemakmuran.
"Tapi semua ini bergantung pada satu hal: bahwa Cina dan AS tetap berhubungan baik," tandas putra pendiri Singapura, Lee Kwan Yew, ini.
"Supaya lebih mudah bagi kami untuk juga berhubungan baik dengan kedua negara."
"Itu hanya berlaku kalau kita punya kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Tetap bebas aktif tanpa intervensi negara lain," tuturnya.
Konflik juga bukan semata-mata merugikan.
Indonesia yang sedang agresif mencari sumber alih teknologi persenjataan justru mendapat peluang dari Cina di tengah perebutan pengaruh ini.
TNI Angkatan Laut awal tahun ini mengkonfirmasi kontrak pembelian rudal C-705 untuk 16 (dari 40) kapal cepat rudal (KCR) buatan PT Palindo Batam dari Cina.
Dengan kontrak ini maka PT Pindad kelak akan punya peluang untuk turut memproduksi rudal di Cina dan di Bandung.
Gindarsah berpendapat justru di tengah konflik maka Indonesia lebih berpeluang memaksimalkan keuntungan dari hubungan dengan dua kekuatan adi daya dunia itu.
"Pemerintah harus pandai memainkan kartu sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak eksplisit pro-AS atau Cina," kata Gigin.
"Kuncinya ada pada Indonesia karena lebih lebih banyak Indonesia yang tentukan bukan dua negara itu."
Indonesia mulai jadi perhatian strategi pertahanan negara-negara di kawasan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan akan menghabiskan anggaran pertahanan hingga Rp150 triliun antara 2010-2014.
Posisi Indonesia yang lama 'dipandang remeh' dalam isu senjata di Asia kini mulai berubah, kata pengamat Andi Widjajanto.
Selama ini, Malaysia dan Singapura selama bertahun-tahun selalu menjadi pemimpin terdepan dalam hal belanja senjata ASEAN.
Ketegangan di Laut Cina Selatan akibat adu klaim teritorial dengan raksasa Asia, Cina, telah memaksa Filipina dan Vietnam turut mengasah peralatan tempurnya.
Vietnam membeli berbagai senjata dari Republik Ceko, Kanada, dan Israel serta kapal selam dari Rusia. Bahkan Vietnam dikabarkan tengah memesan peluru kendali canggih dari India.
Sementara Filipina menargetkan pembelian dua kapal penyergap baru, dua helikopter anti kapal selam, tiga kapal cepat patroli pantai ditambah delapan kendaraan serbu amfibi hingga 2017.
"Itu hanya berlaku kalau kita punya kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Tetap bebas aktif tanpa intervensi negara lain."
Iis Gindarsah
Cina sendiri, tak usah ditanya.
Setelah memamerkan kegarangan kapal pengangkut sekaligus landasan pesawat (aircraft carrier) Liaoning, di perairan Dalian September lalu, Cina terus menumpuk perbendaharaan alutsista hingga tahun 2012.
Paradoks ASEAN
Secara keseluruhan laporan Institut Internasional untuk Strategi Keamanan (IISS) London menyebut besaran belanja senjata di Asia 2013 meningkat 14% lebih dibanding tahun lalu.
Anomali sikap anggota ASEAN: diluar damai, di dalam berlomba membeli senjata.
Asia tengah mengalami 'lomba senjata' tulis seorang pengamat dalam jurnal IISS.
Peningkatan signifikan angka belanja senjata sudah muncul tahun 2012, dan menurut IISS, belanja alutsista Asia mencapai $287 miliar atau naik kira-kira 8,6% per tahun.
Situasi ini tidak bisa dibilang lumrah, kata Andi Widjajanto.
ASEAN tengah menikati periode damai dengan tingkat pendapatan masing-masing negara terus meningkat dan hubungan antar negara yang makin matang.
Bahkan dalam dua tahun, 2015, 10 negara di Asia tenggara ini akan memasuki babak baru Komunitas ASEAN.
"Ini sebuah paradoks, ASEAN sangat damai tapi belanja senjata malah naik pesat," kata Andi.
Pencetusnya adalah ketidakpastian di Laut Cina Selatan yang membuar beberapa negara ASEAN terlibat langsung dalam konflik ini
Perimbangan kekuatan
Untung lah tak ada ancaman langsung konflik Laut Cina Selatan terhadap Indonesia."Indonesia itu negara netral. Sepanjang (konflik) itu tidak menular ke perbatasan kita," kata Menhan Purnomo.
Sebaliknya Indonesia juga memahami ambisi Cina, tambah Purnomo, yang habis-habisan mendongkrak belanja senjatanya.
Analisis Andi Widjajanto
Bagaimana arah politik pertahanan Indonesia setelah pemilu 2014?
Tidak akan berubah kalau presiden berasal dari kelompok sipil (Megawati, Aburizal, Jokowi). Mereka akan cenderung mengikuti Renstra dan menyerahkan arah pengembangan pertahanan pada internal TNI. Mereka juga melakukan ini sebagai upaya 'mendekati' TNI.
Jika tokoh berlatar militer yang kembali duduk sebagai presiden (Wiranto, Prabowo) justru arah Renstra Pertahanan lebih mungkin berubah karena mereka merasa tahu tentang internal TNI dan pertahanan tetapi 'tidak terlibat' dalam penyusunan strateginya di 10 tahun era SBY.
Tidak akan berubah kalau presiden berasal dari kelompok sipil (Megawati, Aburizal, Jokowi). Mereka akan cenderung mengikuti Renstra dan menyerahkan arah pengembangan pertahanan pada internal TNI. Mereka juga melakukan ini sebagai upaya 'mendekati' TNI.
Jika tokoh berlatar militer yang kembali duduk sebagai presiden (Wiranto, Prabowo) justru arah Renstra Pertahanan lebih mungkin berubah karena mereka merasa tahu tentang internal TNI dan pertahanan tetapi 'tidak terlibat' dalam penyusunan strateginya di 10 tahun era SBY.
Yang penting buat Indonesia dan kawasan menurut Menhan adalah adanya perimbangan kekuatan sehingga tak ada satu pihak yang lebih dominan.
"Sebetulnya itu adalah balance of power antara berbagai kekuatan di Pasifik. AS juga mengatakan: saya akan menempatkan 60% kekuatan di Pasifik pada 2020," tambah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini.
Dalam forum Forum Ekonomi Dunia di Jakarta tahun lalu, PM Singapura Lee Hsien Loong mengatakan di kawasan.
Anggota ASEAN, menurut PM Lee, merasakan hubungan yang sangat baik dengan AS dan Cina yang berakibat pada naiknya aktivitas ekonomi, investasi dan turisme.
Kedamaian diharapkan terus berlanjut agar ASEAN menikmati kemakmuran.
"Tapi semua ini bergantung pada satu hal: bahwa Cina dan AS tetap berhubungan baik," tandas putra pendiri Singapura, Lee Kwan Yew, ini.
"Supaya lebih mudah bagi kami untuk juga berhubungan baik dengan kedua negara."
Kartu
Yang penting dicatat dari situasi ini menurut peneliti isu pertahanan CSIS, Iis Gindarsah, adalah Indonesia perlu terus memodernisasi alutsista agar komitmen pada politik luar negeri yang bebas aktif terpenuhi."Itu hanya berlaku kalau kita punya kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Tetap bebas aktif tanpa intervensi negara lain," tuturnya.
Konsumen senjata terbesar global
- AS US$682 juta (39% dari total belanja senjata dunia)
- Cina US$166 juta (9,5%)
- Rusia US$90,7 juta (5,2%)
- Inggris US$60,8 juta (3,5%)
- Jepang US$59,3 juta (3,4%)
- Total belanja alutsista dunia US$ 1.753 juta
Indonesia yang sedang agresif mencari sumber alih teknologi persenjataan justru mendapat peluang dari Cina di tengah perebutan pengaruh ini.
TNI Angkatan Laut awal tahun ini mengkonfirmasi kontrak pembelian rudal C-705 untuk 16 (dari 40) kapal cepat rudal (KCR) buatan PT Palindo Batam dari Cina.
Dengan kontrak ini maka PT Pindad kelak akan punya peluang untuk turut memproduksi rudal di Cina dan di Bandung.
Gindarsah berpendapat justru di tengah konflik maka Indonesia lebih berpeluang memaksimalkan keuntungan dari hubungan dengan dua kekuatan adi daya dunia itu.
"Pemerintah harus pandai memainkan kartu sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak eksplisit pro-AS atau Cina," kata Gigin.
"Kuncinya ada pada Indonesia karena lebih lebih banyak Indonesia yang tentukan bukan dua negara itu."
